Peran Pemangku Kepentingan bidang Kehutanan dalam Percepatan Pembangunan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentag Kehutanan, hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Dimana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan zaman, penyebaran industri, perluasan tanaman produksi, dan pemerataan pembangunan seringkali luasan kawasan hutan menjadi berkurang karena alih fungsi atau karena pembukaan lahan untuk permukiman maupun pembangunan nasional. Hal-hal tersebut cepat atau lambat mengurangi luasan kawasan hutan. Kemudian apakah pembangunan nasional sebaiknya tidak mengganggu kawasan hutan sama sekali?

Continue reading “Peran Pemangku Kepentingan bidang Kehutanan dalam Percepatan Pembangunan Nasional”

Arah Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Era Jokowi Jilid II

Selain RUU KUHP, ternyata terdapat berbagai pasal kontroversial pada RUU Pertanahan, selain juga RUU RUU lainnya yang sangat ingin segera disahkan oleh para anggota legislatif periode 2014-2019. Berdasarkan “bocoran” yang ada di berbagai media, tampak ada beberapa pasal yang memiliki tendensi mengembalikan rezim Pertanahan ke era Orde Baru. Di satu sisi pemerintah butuh sekali kemudahan dan kecepatan dalam pembebasan lahan warga masyarakat demi nama investasi, di sisi lain pemerintah juga harus menjaga hak asasi manusia yang terkandung dalam kepemilikan tanah dan air. Lalu apakah pak Jokowi akan segera mengesahkan RUU Pertanahan guna menciptakan arah baru dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum?

Continue reading “Arah Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Era Jokowi Jilid II”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑