Omnibus Law Pengadaan Tanah Akankah Terwujud?

Pembangunan infrastruktur yang sangat masif di era kepemimpinan Presiden Jokowi, memiliki berbagai dampak di masyarakat baik itu positif maupun negatif. Dampak positif misalnya kelancaran transportasi antardaerah yang dilalui jalan tol misalnya, meskipun ada juga muncul beberapa keluhan mengenai masih agak tingginya tarif jalan tol. Dampak negatifnya misalnya masalah hak asasi manusia dan lamanya pembebasan tanah karena banyaknya peraturan yang saling tumpang tindih terkait pembebasan tanah. Penggunaan tanah untuk pembangunan infrasruktur tidak hanya membutuhkan dana yang besar untuk membayar tanah milik individu/warga masyarakat, tetapi juga perizinan dari instansi terkait misalnya Kementerian Agama untuk pembebasan tanah wakaf, Kementerian Kehutanan untuk pembebasan kawasan hutan, Kementerian BUMN untuk pembebasan tanah perusahaan BUMN, Kementerian Pertahanan untuk tanah Tentara Nasional Indonesia, dan seterusnya. Oleh karena itu muncul ide untuk membentuk suatu perundang-undangan pembebasan tanah yang bersifat sapu jagat atau omnibus law. Namun, memangkas peraturan lain  yang juga terkait dengan berbagai jenis instansi negara adalah suatu tantangan yang berat. Ibarat mengurangi kewenangan suatu kementerian/lembaga terkait dengan aset yang dimilikinya apabila aset tanahnya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya akan banyak resistensi?

Continue reading “Omnibus Law Pengadaan Tanah Akankah Terwujud?”

Tindak Lanjut Pengamanan Situ Sekaligus Pencegahan Bencana Banjir

Situ dapat dikatakan sebagai salah satu jenis tempat berkumpulnya genangan air dari permukaan permukaan tanah, baik dari hujan, mata air, maupun aliran sungai yang terbentuk secara alami maupun buatan. Situ adalah salah satu solusi dari penyerapan/penampungan air yang mengalir di permukaan. Tahun 1960-an, Jabodetabek memiliki 400-600 situ. Kini tersisa 187 situ saja di Jabodetabek. Kesadaran akan perlindungan terhadap kelestarian situ sudah mulai digagas, salah satunya melalui revitalisasi. Karena selain sebagai tempat menyerap/menampung air, situ juga dapat difungsikan sebagai sumber air. Salah satu alas an situ makin menghilang adalah situ-situ tersebut semakin dangkal oleh sampah dan endapan lumpur, juga karena semakin maraknya okupasi bangunan di pinggir-pinggir situ yang semakin ke arah tengah.

Continue reading “Tindak Lanjut Pengamanan Situ Sekaligus Pencegahan Bencana Banjir”

Bencana Alam (Banjir) Jangan Cuma Diomongin Doank

Awal Tahun 2020 diliputi kedukaan dengan adanya bencana banjir di banyak daerah di Indonesia. Ada yang banjirnya disebabkan oleh gundulnya lahan akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), ada yang disebabkan jebolnya tanggul, ada yang disebabkan karena derasnya aliran air di hilir, dan tentu saja yang paling menyedot perhatian adalah banjir di Jakarta. Frekuensi dan intensitas hujan ekstrem meninggi seiring efek dari pemanasan global. Tetapi sesungguhnya bencana lebih karena kegagalan menata ruang dan mengelola lingkungan. Di saat terjadi bencana tertentu, siapapun sibuk menjadi menjadi komentator. Mulai dari pejabat tinggi negara sampai rakyat jelata sibuk berkomentar atau minimal menjadi penonton setia media arusutama yang berjam-jam menayangkan video bencana dan ulasan komentar para pejabat dan pakar. Kemudian saat bencana sudah selesai, musim penghujan tak lagi tinggi, komentator jauh berkurang dan cenderung terlupakan pembahasan dan aksi solusi konkret agar kejadian tersebut tidak terulang. Sampai nanti di pertengahan tahun terjadi bencana kekeringan, dan siklus komentar tadi berulang kembali. Gitu aja terus sampai pinguin pindah ke Selatan Jawa.

Continue reading “Bencana Alam (Banjir) Jangan Cuma Diomongin Doank”

Nasib Masyarakat (Adat) Yang Menempati Tanah Yang Teregister Sebagai Tanah Kehutanan

Diakui atau tidak, telah banyak terjadi konflik agraria antara negera dalam hal ini pemerintah dan warganya. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2019 saja telah terjadi 279 konflik agraria, dengan luas wilayah konflik mencapai 734.239 hektar yang tersebar di seluruh desa di seluruh provinsi di Indonesia. Jauh sebelumnya, R Yando Z dalam tulisannya di Kompas mencatat terdapat 203 aduan dari komunitas adat mengenai konflik tanah. Kemudian apakah hak masyarakat (adat) atas tanah secara efektif masih diakui di Indonesia?

Continue reading “Nasib Masyarakat (Adat) Yang Menempati Tanah Yang Teregister Sebagai Tanah Kehutanan”

Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?

Pembangunan infrastruktur yang massif di era kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ayal mengakibatkan implikasi baik positif dan negatif. Masalah konflik agraria menjadi isu yang paling sering muncul ke permukaan, mulai dari isu penyerobotan tanah oleh pemerintah, isu nilai pembayaran yang tidak sesuai harapan pemilik warga, isu HAM atas tanah yang digunakan untuk proyek infrastruktur, hingga isu pengurang tanah pangan. Sampai-sampai ada seorang komikus di sosial media yang melakukan sindiran terhadap hal tersebut.

Continue reading “Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑