Maraknya pembangunan infrastruktur di rezim pemerintahan Jokowi memiliki sisi positif dan juga “efek samping” dalam kehidupan masyarakat. Efek samping tersebut bervariasi dan tidak selalu terjadi di setiap daerah dengan efek yang sama. Salah satu contoh “efek samping” yang banyak terjadi adalah sengketa hak atas tanah. Pembangunan infrastruktur yang masif, sudah pasti membutuhkan ketersediaan lahan yang juga masif. Kecepatan pembebasan tanah menjadi tuntutan karena pembangunan infastruktur membutuhkan biaya yang sangat besar, semakin lama selesai maka semakin besar biaya dikeluarkan, juga semakin lama efek positif akan dirasakan masyarakat. Kecepatan pembebasan tanah itu tidak seimbang dengan adanya sengketa yang sering diajukan ke pengadilan. Meskipun sudah ada Perma 2 Tahun 2016 dan Perma 3 Tahun 2016, namun pada prakteknya banyak sekali gugatan yang diajukan diluar kaidah Perma tersebut. Hal tersebut disebabkan kompetensi hakim-hakim (pengadilan umum) belum spesifik menguasai kaidah hukum pertanahan. Kemudian karena pengadilan tidak boleh menolak perara yang diajukan padanya, maka setiap gugatan yang masuk akan diproses oleh pengadilan. Dapat disimpulkan Pengadilan khusus sengketa pertanahan menjadi penting untuk dibentuk.

Continue reading “Pentingnya Dibentuknya Pengadilan Pertanahan di Indonesia” →