Dalam pasal 126 UU Cipta Kerja (UUCK) disebutkan, pertama, badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan, untuk:

• Kepentingan umum;
• Kepentingan sosial;
• Kepentingan pembangunan nasional;
• Pemerataan ekonomi;
• Konsolidasi lahan;
• Reforma agraria.

Kedua, ketersediaan tanah untuk reforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan bagi Bank Tanah.

Apakah pasal tersebut benar-benar tujuan reforma agraria? Apa yang melatarbelakanginya?

Continue reading “Reforma Agraria Dalam UU Cipta Kerja” →