Skenario Pengenaan Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berikut saya sajikan beberapa skenario terjadinya penetapan daftar hitam baik oleh kementerian/lembaga terkait maupun kementerian/lembaga lainnya disaat penyedia jasa ikut lelang kementerian/lembaga terkait dan memenangkan paket tersebut. Skenario ini adalah contoh garis besar yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa cq PPK dalam menghadapi kejadian berikut: penyedia jasa tidak mengakui dan/atau mengetahui adanya daftar hitam yang dikenakan kepada mereka dari kementerian/lembaga lain segera setelah Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam dari kementerian/lemabaga itu terbit. Saya sajikan 3 (tiga) buah contoh skenario terjadinya penetapan daftar hitam. Yang dimaksud penetapan daftar hitam dalam tulisan ini adalah proses final Surat Keputusan Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terhadap suatu penyedia jasa. Surat Keputusan itu adalah final dan mulai berlaku semenjak putusan tersebut terbit meskipun belum diumumkan di Laman LKPP.

Continue reading “Skenario Pengenaan Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

e-Purchasing, monopoli kah?

Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah keuntungan dari e-catalogue yang diadakan oleh LKPP? Bukankah hal tersebut justru hanya menguntungkan perusahaan dengan teknologi canggih dan barang yang banyak? Hal itu dilatarbelakangi pemikiran mengenai kadang dia mendengar melalui media massa bahwa LKPP meresmikan perjanjian e-catalog dengan hanya beberapa penyedia jasa saja, apakah itu tidak termasuk sejenis monopolistik?

Continue reading “e-Purchasing, monopoli kah?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑