Definisi Kategori I dan Kategori II dalam peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi

Banyak aspek yang dapat dibahas terkait Tenaga Honorer di lingkungan pegawai pemerintah (Pegawai Negeri Sipil) baik pusat maupun daerah, bisa berupa aspek hukum, aspek keuangan negara, dan bahkan aspek sosial budaya. Tulisan kali ini coba menguraikan aspek keuangan negara.

Berbicara tengang siapa sajakah yang dimaksud dengan tenaga honorer sesuai dengan Peraturan Pemerintah 56 tahun 2012, maka dapat ditemukan dalam penjelasan disebutkan:

Adapun tenaga honorer dimaksud terdiri dari:

  1. Kategori I

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria diangkat oleh pejabat yang berwenang bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus; berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

  1. Kategori II

Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kriteria, diangkat oleh pejabat yang berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus, berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan tidak boleh lebih dari 46 (empat puluh enam) tahun pada tanggal 1 Januari 2006.

Terlihat secara struktur kalimat terlihat bahwa perbedaan diantara Kategori I dan Kategori II adalah pada kalimat “Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…” dan ” Tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah…”.

Lalu apakah yang dimaksud dengan penghasilannya “dibiayai dengan APBN/APBD” bila dibandingkan dengan “dibiayai bukan dengan APBN/APBD”? Sesuai dengan praktek pelaksanaan anggaran keuangan negara, pembayaran pegawai honorer atau pegawai lepas atau pegawai kontrak yang dibiayai dengan APBD/APBD menggunakan MAK 51 (Belanja Pegawai). Adapun pembayarannya didasarkan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan/atau Surat Keputusan (SK) Kepala Satuan Kerja. Di dalam SPK dan/atau SK tersebut, minimal lazim disebutkan para pihak yang membuat perjanjian dan dasar pembayaran (yaitu didasarkan pada DIPA pada Satker terkait).

Lalu bagaimanakah dengan Tenaga Honorer Kategori 2? Dalam PP 56 tahun 2012 disebutkan bahwa yang dimaksud Tenaga Honorer Kategori 2 adalah Tenaga Honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari APBN/APBD, lalu darimanakah sumber penghasilan mereka? Mari kita uraikan beberapa praktek pembayarannya:

  1. Melalui mekanisme bagian upah atau bagian dana bantuan operasional sekolah, bantuan atau dana subsidi untuk kegiatan/pembinaan yang dikeluarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau yang dibiayai dari retribusi;
  2. Melalui uang sisa kegiatan swakelola atau upah pembayaran swakelola yang nama pelaksana di lapangan tidak disebutkan dalam KAK atau TOR kegiatan swakelola pada Satker yang bersangkutan
  3. Melalui sumber lain.

Adapun permasalahan yang timbul dari proses administrasi Tenaga Honorer Kategori 2 adalah:

  1. Tenaga Honorer Kategori I yang tidak tersaring atau tidak lengkap berkasnya, melalui kebijakan, dilimpahkan untuk digolongkan sebagai Tenaga Honorer Kategori II. Umumnya, berkas yang diajukan oleh pegawai limpahan tersebut adalah sama dengan berkas awal mereka. SPK dan/atau SK yang mereka punya dan gunakan untuk pendaftaran Kategori I adalah SPK dan/atau SK yang menyebutkan dasar pembayaran yang sumbernya dari APBN/APBD. Apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam PP 56 tahun 2012 tersebut, maka kebijakan semacam itu seharusnya tidak dibenarkan.
  2. Tenaga Honorer Kategori II yang telah didata sebelumnya, menjadi membengkak jumlahnya dan diindikasikan banyak tenaga-tenaga honorer yang baru bekerja setelah tahun 2005 membuat berkas-berkas baru yang menyatakan mereka bekerja sebelum 2005. Karena kelemahan dokumentasi administrasi, sangat sulit diketahui SPK dan/atau SK yang asli dan yang palsu.
  3. Tenaga Honorer Kategori I yang sudah mengabdi cukup lama di lapangan, tidak memperhatikan administrasi persuratan, namun gagal masuk dalam saringan masuk Tenaga Honorer Kategori I sangat berpotensi berumur melebihi ketentuan yang disyaratkan.

Berdasarkan poin-poin tersebut, sudah seharusnyalah seleksi atas pegawai honorer Kategori II diperketat. Tujuannya jelas, memberikan kesempatan kepada pegawai honorer yang memang sudah mengabdi lama untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan membatalkan pegawai honorer yang baru bekerja setelah 2005 namun tetap mencoba melamar melalui jalur Kategori II.

Advertisements

One thought on “Definisi Kategori I dan Kategori II dalam peraturan perundang-undangan yang memerlukan revisi

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

https://zonadamai.com/

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Khalid Mustafa's Weblog

Sebuah Catatan Kecil

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Constitutional Law, Human Rights and Democracy

JURNAL HUKUM

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

The Chronicles of a Capitalist Lawyer

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

Ibrahim Hasan

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

%d bloggers like this: