Proses

Proses adalah hukum alam yang niscaya dan tak terbantahkan.

Continue reading “Proses”

Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU

Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU

Oleh: Ibrahim Hasan

Jasa Konsultansi lazimnya terdiri dari Biaya Langsung Personil dan Biaya Non Personil. Kedua biaya tersebut adalah bagian dari suatu Jasa Konsultansi yang dituangkan dalam sebuah kontrak. Terdapat berbagai aturan mengenai Jasa Konsultansi tersebut, namun akan dibahas kali ini mengenai Biaya Langsung Personil saja, tekait dengan telah ditetapkannya Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum No 03 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan HPS Jasa Konsultansi pada 13 Maret 2013.

Continue reading “Biaya Langsung Personil Jasa Konsultansi di Lingkungan Kementerian PU”

Perhitungan Harga Satuan Timpang Dalam Paket Kontraktual

Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa adalah suatu tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (disebut juga PPK). PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, berkewajiban menyusun spesifikasi teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan Kontrak. Setelah PPK selesai menyusun ketiga hal tersebut, PPK menyerahkan tugas selanjutnya kepada Ketua ULP/Kelompok Kerja ULP untuk menyusun rencana pemilihan, Penyedia Barang/Jasa, menetapkan Dokumen, Pengadaan, menetapkan besaran nominal, Jaminan Penawaran, mengumumkan pelaksanaan, pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.

Continue reading “Perhitungan Harga Satuan Timpang Dalam Paket Kontraktual”

KERUNTUHAN TEBING SALURAN DAN SUNGAI SERTA TEKNIK PENANGANANNYA

Seperti kita ketahui, di era reformasi kini pembangunan infrastruktur semakin digalakkan, baik itu di sektor perekonomian perkebunan, perindustrian, pertambangan maupun perdagangan. Namun di satu sisi pembangunan tersebut memberikan dampak negatif bagi ekosistem alam apabila tidak diimbangi dengan pengembalian kestabilan ekosistem seperti yang terjadi saat ini, perambahan hutan yang dilakukan secara liar serta berubah fungsinya hutan menjadi tempat penambangan yang tandus.

Continue reading “KERUNTUHAN TEBING SALURAN DAN SUNGAI SERTA TEKNIK PENANGANANNYA”

Pengadaan Barang Pada Paket Kontraktual

Pada awalnya, banyak sekali pengadaan barang yang tercantum dalam paket Kontraktual. Baik itu Kontrak (Pekerjaan) Fisik / Konstruksi maupun Kontraktual Konsultansi. Hal tersebut menjadi lumrah dan malah menyisakan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pertama sekali, banyak sekali pengadaan barang tersebut yang hilang dibawa oleh Kontraktor maupun Konsultan, karena memang di dalam kontrak adalah paket pengadaan, dimana pengawasannya menjadi lemah karena yang ditujukan adalah hasilnya.

Continue reading “Pengadaan Barang Pada Paket Kontraktual”

Foretell Implementation of Land Acquisition for Public Interest Development in Indonesia*

President Susilo Bambang Yudoyhono has issued Presidential Regulation No. 71 of 2012 on the Implementation of Land Acquisition for Public Interest Development (Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum) last year, on August 2012, to implement Law No. 2 of 2012 on Land Acquisition for Public Interest Development (Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). The Regulation repeals and replaces Presidential Regulation No. 36 of 2005, as amended by No. 65 of 2006, on the same subject matter, as well as its implementing regulations, thereby heralding an era of a completely revised legislative framework underlying land acquisition. The signing of The Regulation was what Indonesian people and investor had been waiting for since the Law on Land Acquisition for Public Interest Development was passed by the House of Representatives (DPR – Dewan Perwakilan Rakyat) in December 2011.

Continue reading “Land Procurement in Indonesia”

Implikasi diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.05/2012 Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya

Pemutusan Kontrak:

Pemutusan kontrak secara sepihak adalah dapat/mungkin dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: (pasal 93 Perpres 70 tahun 2012 jo Perpres 54 Tahun 2010)

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a.  kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi b

atas berakhirnya kontrak;

Continue reading “Implikasi diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan No. 25/PMK.05/2012 Tentang Pelaksanaan Sisa Pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan Yang Dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran Berikutnya”

Blog at WordPress.com.

Up ↑