Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?

Pembangunan infrastruktur yang massif di era kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ayal mengakibatkan implikasi baik positif dan negatif. Masalah konflik agraria menjadi isu yang paling sering muncul ke permukaan, mulai dari isu penyerobotan tanah oleh pemerintah, isu nilai pembayaran yang tidak sesuai harapan pemilik warga, isu HAM atas tanah yang digunakan untuk proyek infrastruktur, hingga isu pengurang tanah pangan. Sampai-sampai ada seorang komikus di sosial media yang melakukan sindiran terhadap hal tersebut.

Perihal isu-isu tersebut adalah sebagai akibat dari demokrasi yang kini terjadi di negara kita, sehingga masyarakat bisa menyampaikan pendapat dan kritikannya terhadap kinerja pemerintah. Coba bandingkan dengan Era Orde Baru, segala kepentingan pembangunan pemerintah pusat akan dengan mudah dilaksanakan karena menggunakan cara yang otoritarian. Namun, apakah itu yang dimau pemerintah? Tentu tidak. Meskipun pemerintah diharapkan tetap harus mengedepankan hak-hak warganya tanpa harus mengorbankan kepentingan umum yang lebih luas.

Lalu apakah pembangunan proyek infrastruktur besar identik dengan penggusuran? Saya coba sedikit rangkum kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis pembangunan yang ada.

Memperhatikan tabel tersebut, terlihat dari 10 contoh pembangunan infrastruktur sebanyak 8 diantaranya memerlukan pembebasan lahan. Tinggal bagaimana pelaksanaan pembebasan lahan tersebut dapat diaplikasikan dengan cepat dan baik tanpa mengorbankan sisi hak asasi yang dimiliki oleh warga masyarakat. Jadi kalau pembangunan infrastruktur tanpa adanya penggusuran sepertinya sulit terealisasi. Salah satu contoh win-win solution misalnya saat pak Ahok menyediakan apartemen pengganti tempat tinggal bagi penghuni tanah yang akan dibangun proyek infrastruktur. Meskipun program tersebut akhirnya menjadi kurang berhasil karena warga merasa jarak apartemen dan tempat mencari nafkah menjadi lebih jauh dan juga permasalahan sewa rumah susun yang menjadi polemik. Namun hal tersebut dapat menjadi contoh relokasi warga di daerah yang terkena proyek infrastruktur mungkin saja dilakukan, atau melalui skema ganti untung maupun kerohiman.

One thought on “Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

https://zonadamai.com/

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

Notes from an Indonesian Policy Wonk

Notes and Analysis on Indonesian Current Affairs and Policies

Khalid Mustafa's Weblog

Sebuah Catatan Kecil

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Constitutional Law, Comparative Constitutional Law, Constitutional Court and Human Rights

JURNAL HUKUM

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

The Chronicles of a Capitalist Lawyer

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

Ibrahim Hasan

Mari berdiskusi mengenai Filsafat, Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Gagasan

%d bloggers like this: