Beberapa perbedaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Jual Beli Tanah Perdata

Terdapat beberapa perbedaan mekanisme dan prosedur antara Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dengan juali beli biasa / jual beli perdata antara orang per orang atau orang dengan orang dengan perusahaan.

Continue reading “Beberapa perbedaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Jual Beli Tanah Perdata”

Musyawarah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum samakah dengan Negosiasi Harga pada proses jual beli perdata?

Mempertimbangkan praktek nyata pembebasan tanah bagi kepentingan umum (selanjutnya disebut Pengadaan Tanah) pada rezim Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres 36 / 2005) yang mengakibatkan proses Pengadaan Tanah menjadi berlarut-larut, pemerintah pada saat itu menerbitkan UU 2 / 2012 sebagai pengganti Perpres 36 / 2005 beserta segala perubahannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU 2 / 2012) beserta berbagai turunannya melakukan perbaikan dan perubahan ketentuan yang sebelumnya telah ada di Perpres 36 / 2005 serta menambahkan berbagai hal baru yang seluruhnya bertujuan mempercepat Pengadaan Tanah.

Salah satu perubahan/penambahan yang signifikan dalam rezim UU 2 /2012 beserta turunannya adalah pengenalan lembaga Appraisal / Tim Penilai Tanah Independen untuk menilai seluruh objek Pengadaan Tanah (nilai tanah, nilai bangunan, dan nilai tanaman) dan pengaturan batasan waktu / hari pelaksanaan dalam tiap tahapan Pengadaan Tanah. Tujuan intinya adalah mempercepat proses Pengadaan Tanah sehingga pekerjaan infrastruktur tidak terhambat dan bisa dipercepat pengerjaannya. Namun, terdapat beberapa hal yang masih dianggap oleh masyarakat mapupn praktisi pengadaan tanah mengenai definisi dan pelaksanaan apa yang disebut dengan “musyawarah bentuk dan atau besarnya ganti kerugian” (selanjutnya disebut musyawarah). Pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut Pihak Yang Berhak) tidak jarang menginginkan adanya sebuah negosiasi atau tawar menawar harga di dalam musyawarah. Kemudian timbul pertanyaan apakah musyawarah Pengadaan Tanah sama dengan negosiasi? Apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Bagaimanakan seharusnya msuyawarah tersebut dilaksanakan sesuai rezim UU 2 / 2012?

Continue reading “Musyawarah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum samakah dengan Negosiasi Harga pada proses jual beli perdata?”

Problematika Tanah Sisa dan Tanah Terdampak Pengadaan Tanah Yang Berpotensi Tidak Dapat Digunakan Kembali Oleh Pihak Yang Berhak

Tanah sisa adalah tanah yang dimiliki oleh pemilik tanah (selanjutnya disebut Pihak Yang Berhak) yang terkena Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Pengadaan Tanah), dimana tanah tersebut tidak terkena trase Right of Way (ROW) atau istilah teknisnya Daerah Milik Jalan (Damija / DMJ) sehingga berpotensi tidak dapat lagi difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan atau penggunaan awal dan atau tidak dapat digunakan lagi sebagai tanah produktif yang menghasilkan. Terhadap tanah sisa tersebut, Pihak Yang Berhak dapat meminta penggantian atau pembayaran kepada pemerintah yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Tanah agar seluruhnya dapat dibebaskan sekaligus. Namun, banyak sekali kendala di lapangan yang ditemui terhadap teknis pelaksanaan pembebasan Tanah Sisa tersebut.

Continue reading “Problematika Tanah Sisa dan Tanah Terdampak Pengadaan Tanah Yang Berpotensi Tidak Dapat Digunakan Kembali Oleh Pihak Yang Berhak”

Analisis Kesenjangan Kemampuan sebagai penjaga standar kemampuan dasar

Guna mengembangkan kemampuan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), tes kompetensi sering dilaksanakan untuk mengukur kompetensi dan kapabilitas SDM seperti tes potensi akademik (TPA), wawancara terstruktur, uji pengetahuan pekerjaan, serta uji fit and proper test untuk promosi jabatan. Saya sendiri sudah menjalani tidak kurang dari 4 (empat) kali uji-uji seperti itu, dan mungkin yang lainnya lebih sering lagi. Hasilnya tidak pernah saya ketahui dan efeknya juga tidak terasa sama sekali – baik di uji assesment atau tidak diuji sama saja, tetap melaksanakan business as usual.

Continue reading “Analisis Kesenjangan Kemampuan sebagai penjaga standar kemampuan dasar”

Penerimaan ASN yang lebih selektif?

Kementerian PANRB (KemenpanRB) kembali menelurkan gagasan baru perihal aparatur sipil negara (ASN). KemenpanRB mengumumkan bahwa melalui mereka pemerintah akan memperbaiki sistem perekrutan ASN. Latar belakang dan tujuannya yaitu memastikan ASN tidak hanya sekadar punya kemampuan administrasi, tetapi juga spesialisasi atau keahlian khusus. Adanya spesialisasi dinilai akan berdampak pada lahirnya inovasi di lingkungan kerja mereka.

Continue reading “Penerimaan ASN yang lebih selektif?”

Skenario Pengenaan Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berikut saya sajikan beberapa skenario terjadinya penetapan daftar hitam baik oleh kementerian/lembaga terkait maupun kementerian/lembaga lainnya disaat penyedia jasa ikut lelang kementerian/lembaga terkait dan memenangkan paket tersebut. Skenario ini adalah contoh garis besar yang dapat dilakukan oleh Pengguna Jasa cq PPK dalam menghadapi kejadian berikut: penyedia jasa tidak mengakui dan/atau mengetahui adanya daftar hitam yang dikenakan kepada mereka dari kementerian/lembaga lain segera setelah Surat Keputusan Penetapan Daftar Hitam dari kementerian/lemabaga itu terbit. Saya sajikan 3 (tiga) buah contoh skenario terjadinya penetapan daftar hitam. Yang dimaksud penetapan daftar hitam dalam tulisan ini adalah proses final Surat Keputusan Daftar Hitam yang dikeluarkan oleh kementerian/lembaga terhadap suatu penyedia jasa. Surat Keputusan itu adalah final dan mulai berlaku semenjak putusan tersebut terbit meskipun belum diumumkan di Laman LKPP.

Continue reading “Skenario Pengenaan Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil: mereka adalah beban bukan aset negara!?!

Beberapa waktu terakhir sempat berembus kabar mengenai adanya pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kencang disiarkan berbagai media masa nasional baik cetak maupun elektronik. Tak ketinggalan di sosial media juga banyak beredar tautan situs berita daring mengenai rencana pemerintah melakukan pemecatan PNS dan atau salinan beritanya. Sempat selama beberapa hari terakhir salinan-salinan terkait pemecatan PNS tersebut disebarkan melalui bbm dan/atau whatsapp. Yang honorer minta jadi PNS, yang PNS mau dipecat, bukankah itu paradoks ya?

Continue reading “Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil: mereka adalah beban bukan aset negara!?!”

e-Purchasing, monopoli kah?

Beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya kepada saya, apakah keuntungan dari e-catalogue yang diadakan oleh LKPP? Bukankah hal tersebut justru hanya menguntungkan perusahaan dengan teknologi canggih dan barang yang banyak? Hal itu dilatarbelakangi pemikiran mengenai kadang dia mendengar melalui media massa bahwa LKPP meresmikan perjanjian e-catalog dengan hanya beberapa penyedia jasa saja, apakah itu tidak termasuk sejenis monopolistik?

Continue reading “e-Purchasing, monopoli kah?”

Badan Usaha Dalam Jasa Konstruksi (Pemerintah)

Akhir-akhir ini terjadi tren banyaknya CV yang mengikuti pelelangan barang/jasa pemerintah. Bahkan ada beberapa PT yang memilih untuk menjadikan dirinya sendiri CV. Pendirian CV sendiri selama ini dalam praktiknya lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan mendirikan suatu PT. Tapi apakah yang dimaksud dengan CV? Bagaimanakah kiprahnya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah? Bagaimana dengan potensi moral hazard di antara keduanya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah?

Continue reading “Badan Usaha Dalam Jasa Konstruksi (Pemerintah)”

Sanksi Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Daftar hitam terhadap badan usaha yang melakukan pelanggaran dan/atau pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara teknis diatur oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, mudahnya membuat suatu badan usaha tidak membuat jera pemilik badan usaha (kontraktor/konsultan) untuk menghindari pengenaan sanksi daftar hitam, karena sanksi daftar hitam hanya terhadap badan usaha, tidak kepada orang per orang di dalam badan usaha. Lalu bagaimanakah sebenarnya pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan terkait konstruksi?

Continue reading “Sanksi Daftar Hitam Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”

Blog at WordPress.com.

Up ↑