• Data Kependudukan Sebagai Komponen Kunci Dalam Pengambilan Berbagai Kebijakan Publik

    Kebijakan publik sudah seharusnya diambil berdasarkan data riil yang holistik dan akurat. Data tersebut didapatkan dengan berbagai metode penelitian ilmiah yang memungkinkan seperti kualitatif, kuantitatif, sampai kepada time-series. Sehingga kebijakan yang benar-benar dibutuhkan oleh publik bersifat aplikatif dan tidak kontradiktif, sebagaimana contoh kebijakan ASN tidak boleh menyelenggarakan rapat diluar kantor yang telah terbukti tidak didasari

    Read more →

  • Pendidikan Inklusif Guna Mengoptimalkan Potensi SDM Indonesia

    Beberapa saat lalu saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR, diketahui rencana pemerintah untuk memberi pengakuan khusus terhadap pelajar dengan prestasi non-akademik. Sehingga anak-anak yang memiliki bakat tertentu di luar bidang akademis akan tetap diakui dan diberikan cap kredibel dari Kemendikbud. Prestasi non-akademik yang dicap kredibel tersebut dapat dimanfaatkan

    Read more →

  • Walau level pekerjaannya rendah, SDM tetaplah SDM yang wajib diperhatikan dan dikembangkan oleh pimpinan dan organisasi

    Dari 5 program prioritas Presiden Jokowi di periode kedua pemerintahannya (melanjutkan pembangunan pembangunan Infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi) mungkin yang paling di apresiasi adalah pembangunan infrastukrur karena dianggap paling terlihat hasilnya dan bermanfaat, dan yang paling membutuhkan perhatian dan tindakan yang lebih dan inovatif adalah sektor Sumber Daya

    Read more →

  • Pentingnya Dibentuknya Pengadilan Pertanahan di Indonesia

    Maraknya pembangunan infrastruktur di rezim pemerintahan Jokowi memiliki sisi positif dan juga “efek samping” dalam kehidupan masyarakat. Efek samping tersebut bervariasi dan tidak selalu terjadi di setiap daerah dengan efek yang sama. Salah satu contoh “efek samping” yang banyak terjadi adalah sengketa hak atas tanah. Pembangunan infrastruktur yang masif, sudah pasti membutuhkan ketersediaan lahan yang

    Read more →

  • Too good to be true, baby!!!

    Banjir mengawali pemberitaan di berbagai media arus utama di awal tahun 2020. Tetapi tidak hanya banjir, gerakan-gerakan yang membawa nama kerajaan juga menghiasi berbagai pemberitaan. Disaat ada negara Asia yang penduduknya lebih banyak dari Indonesia namun menjadi negara pertama dari Asia yang berhasil mengirimkan satelit ke Mars (India, dengan satelit MoM yang diorbitkan di 2013),

    Read more →

  • Omnibus Law Pengadaan Tanah Akankah Terwujud?

    omnibus law pengadaan tanah

    Read more →

  • Tindak Lanjut Pengamanan Situ Sekaligus Pencegahan Bencana Banjir

    Situ dapat dikatakan sebagai salah satu jenis tempat berkumpulnya genangan air dari permukaan permukaan tanah, baik dari hujan, mata air, maupun aliran sungai yang terbentuk secara alami maupun buatan. Situ adalah salah satu solusi dari penyerapan/penampungan air yang mengalir di permukaan. Tahun 1960-an, Jabodetabek memiliki 400-600 situ. Kini tersisa 187 situ saja di Jabodetabek. Kesadaran

    Read more →

  • Bencana Alam (Banjir) Jangan Cuma Diomongin Doank

    Awal Tahun 2020 diliputi kedukaan dengan adanya bencana banjir di banyak daerah di Indonesia. Ada yang banjirnya disebabkan oleh gundulnya lahan akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), ada yang disebabkan jebolnya tanggul, ada yang disebabkan karena derasnya aliran air di hilir, dan tentu saja yang paling menyedot perhatian adalah banjir di Jakarta. Frekuensi dan

    Read more →

  • Nasib Masyarakat (Adat) Yang Menempati Tanah Yang Teregister Sebagai Tanah Kehutanan

    Diakui atau tidak, telah banyak terjadi konflik agraria antara negera dalam hal ini pemerintah dan warganya. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2019 saja telah terjadi 279 konflik agraria, dengan luas wilayah konflik mencapai 734.239 hektar yang tersebar di seluruh desa di seluruh provinsi di Indonesia. Jauh sebelumnya, R Yando Z dalam tulisannya di Kompas

    Read more →

  • Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?

    Pembangunan infrastruktur yang massif di era kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ayal mengakibatkan implikasi baik positif dan negatif. Masalah konflik agraria menjadi isu yang paling sering muncul ke permukaan, mulai dari isu penyerobotan tanah oleh pemerintah, isu nilai pembayaran yang tidak sesuai harapan pemilik warga, isu HAM atas tanah yang digunakan untuk proyek infrastruktur, hingga isu

    Read more →