Bencana Alam (Banjir) Jangan Cuma Diomongin Doank

Awal Tahun 2020 diliputi kedukaan dengan adanya bencana banjir di banyak daerah di Indonesia. Ada yang banjirnya disebabkan oleh gundulnya lahan akibat Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI), ada yang disebabkan jebolnya tanggul, ada yang disebabkan karena derasnya aliran air di hilir, dan tentu saja yang paling menyedot perhatian adalah banjir di Jakarta. Frekuensi dan intensitas hujan ekstrem meninggi seiring efek dari pemanasan global. Tetapi sesungguhnya bencana lebih karena kegagalan menata ruang dan mengelola lingkungan. Di saat terjadi bencana tertentu, siapapun sibuk menjadi menjadi komentator. Mulai dari pejabat tinggi negara sampai rakyat jelata sibuk berkomentar atau minimal menjadi penonton setia media arusutama yang berjam-jam menayangkan video bencana dan ulasan komentar para pejabat dan pakar. Kemudian saat bencana sudah selesai, musim penghujan tak lagi tinggi, komentator jauh berkurang dan cenderung terlupakan pembahasan dan aksi solusi konkret agar kejadian tersebut tidak terulang. Sampai nanti di pertengahan tahun terjadi bencana kekeringan, dan siklus komentar tadi berulang kembali. Gitu aja terus sampai pinguin pindah ke Selatan Jawa.

Continue reading “Bencana Alam (Banjir) Jangan Cuma Diomongin Doank”

Nasib Masyarakat (Adat) Yang Menempati Tanah Yang Teregister Sebagai Tanah Kehutanan

Diakui atau tidak, telah banyak terjadi konflik agraria antara negera dalam hal ini pemerintah dan warganya. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sepanjang 2019 saja telah terjadi 279 konflik agraria, dengan luas wilayah konflik mencapai 734.239 hektar yang tersebar di seluruh desa di seluruh provinsi di Indonesia. Jauh sebelumnya, R Yando Z dalam tulisannya di Kompas mencatat terdapat 203 aduan dari komunitas adat mengenai konflik tanah. Kemudian apakah hak masyarakat (adat) atas tanah secara efektif masih diakui di Indonesia?

Continue reading “Nasib Masyarakat (Adat) Yang Menempati Tanah Yang Teregister Sebagai Tanah Kehutanan”

Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?

Pembangunan infrastruktur yang massif di era kepemimpinan Presiden Jokowi, tidak ayal mengakibatkan implikasi baik positif dan negatif. Masalah konflik agraria menjadi isu yang paling sering muncul ke permukaan, mulai dari isu penyerobotan tanah oleh pemerintah, isu nilai pembayaran yang tidak sesuai harapan pemilik warga, isu HAM atas tanah yang digunakan untuk proyek infrastruktur, hingga isu pengurang tanah pangan. Sampai-sampai ada seorang komikus di sosial media yang melakukan sindiran terhadap hal tersebut.

Continue reading “Proyek Infrastruktur Besar Identik Dengan Penggusuran?”

Penyesuaian Tarif Jalan Tol di akhir Tahun 2019, perlu?

Kabar mengenai penyesuaian tarif jalan tol di akhir tahun 2019 menjadi salah satu hal yang menyedot mayoritas perhatian publik. Kenaikan tersebut dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi. Hal ini menjadi perhatian publik misalkan terlihat dari keberatan Asosiasi Logistik, dan tanggapan warga masyarakat yang merasa pelayanan tol belum ada peningkatan yang signifikan tapi tetap saja naik tarifnya. Lalu apakah pengusaha jalan tol/operator tol akan rugi bila tidak ada kenaikan tarif? Apakah masyarakat tetap akan menggunakan tol, apabila tarifnya dinaikkan?

Continue reading “Penyesuaian Tarif Jalan Tol di akhir Tahun 2019, perlu?”

Indonesia akan mengalami bonus demografi, apakah benar bonus atau cuma surplus (anak muda)?

Beberapa waktu lalu terdapat seorang gadis muda berbicara sangat lantang di forum Konfrensi Tingkat Tinggi Iklim yang diselenggarakan markas besar PBB, dan mata dunia pun sejak itu tertuju pada gadis kecil ini. Dengan mimik marah dia mengutarakan kekecewaannya kepada pimpinan dunia yang hadir yang menurutnya mengabaikan perubahan iklim di seluruh dunia yang menyebabkan naiknya suhu bumi. Gadis tersebut bernama Greta Thunberg, gadis berkewarganegaraan Swedia yang lahir pada tahun 2003.

Sebagian melihat Greta sebagai seorang pionir, aktivis muda, sebagian melihatnya sebagai aktivis yang terlalu muda. Melihat tahun kelahirannya, Greta bisa digolongkan sebagai Generasi Z (generasi yang pada tahun 2019 berumur di kisaran 7 tahun sampai 22 tahun, atau yang lahir tahun 1997 sampai tahun 2012). Generasi Z ini hadir setelah Generasi Y (disebut juga Generasi Milenial, yang pada tahun 2019 berumur di kisaran 23 tahun sampai 38 tahun, atau yang lahir tahun 1981 sampai tahun 1996). Apakah Greta dapat dijadikan sebuah contoh terhadap Generasi Y dan Z yang diharapkan ada di suatu negara?

Continue reading “Indonesia akan mengalami bonus demografi, apakah benar bonus atau cuma surplus (anak muda)?”

Peran Pemangku Kepentingan bidang Kehutanan dalam Percepatan Pembangunan Nasional

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentag Kehutanan, hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya. Dimana satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Seiring perkembangan zaman, penyebaran industri, perluasan tanaman produksi, dan pemerataan pembangunan seringkali luasan kawasan hutan menjadi berkurang karena alih fungsi atau karena pembukaan lahan untuk permukiman maupun pembangunan nasional. Hal-hal tersebut cepat atau lambat mengurangi luasan kawasan hutan. Kemudian apakah pembangunan nasional sebaiknya tidak mengganggu kawasan hutan sama sekali?

Continue reading “Peran Pemangku Kepentingan bidang Kehutanan dalam Percepatan Pembangunan Nasional”

Arah Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Era Jokowi Jilid II

Selain RUU KUHP, ternyata terdapat berbagai pasal kontroversial pada RUU Pertanahan, selain juga RUU RUU lainnya yang sangat ingin segera disahkan oleh para anggota legislatif periode 2014-2019. Berdasarkan “bocoran” yang ada di berbagai media, tampak ada beberapa pasal yang memiliki tendensi mengembalikan rezim Pertanahan ke era Orde Baru. Di satu sisi pemerintah butuh sekali kemudahan dan kecepatan dalam pembebasan lahan warga masyarakat demi nama investasi, di sisi lain pemerintah juga harus menjaga hak asasi manusia yang terkandung dalam kepemilikan tanah dan air. Lalu apakah pak Jokowi akan segera mengesahkan RUU Pertanahan guna menciptakan arah baru dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum?

Continue reading “Arah Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Era Jokowi Jilid II”

Beberapa perbedaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Jual Beli Tanah Perdata

Terdapat beberapa perbedaan mekanisme dan prosedur antara Pengadaan Tanah yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan untuk kepentingan umum dengan juali beli biasa / jual beli perdata antara orang per orang atau orang dengan orang dengan perusahaan.

Continue reading “Beberapa perbedaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dengan Jual Beli Tanah Perdata”

Musyawarah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum samakah dengan Negosiasi Harga pada proses jual beli perdata?

Mempertimbangkan praktek nyata pembebasan tanah bagi kepentingan umum (selanjutnya disebut Pengadaan Tanah) pada rezim Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut Perpres 36 / 2005) yang mengakibatkan proses Pengadaan Tanah menjadi berlarut-larut, pemerintah pada saat itu menerbitkan UU 2 / 2012 sebagai pengganti Perpres 36 / 2005 beserta segala perubahannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (selanjutnya disebut UU 2 / 2012) beserta berbagai turunannya melakukan perbaikan dan perubahan ketentuan yang sebelumnya telah ada di Perpres 36 / 2005 serta menambahkan berbagai hal baru yang seluruhnya bertujuan mempercepat Pengadaan Tanah.

Salah satu perubahan/penambahan yang signifikan dalam rezim UU 2 /2012 beserta turunannya adalah pengenalan lembaga Appraisal / Tim Penilai Tanah Independen untuk menilai seluruh objek Pengadaan Tanah (nilai tanah, nilai bangunan, dan nilai tanaman) dan pengaturan batasan waktu / hari pelaksanaan dalam tiap tahapan Pengadaan Tanah. Tujuan intinya adalah mempercepat proses Pengadaan Tanah sehingga pekerjaan infrastruktur tidak terhambat dan bisa dipercepat pengerjaannya. Namun, terdapat beberapa hal yang masih dianggap oleh masyarakat mapupn praktisi pengadaan tanah mengenai definisi dan pelaksanaan apa yang disebut dengan “musyawarah bentuk dan atau besarnya ganti kerugian” (selanjutnya disebut musyawarah). Pemilik tanah yang tanahnya akan dibebaskan untuk kepentingan umum (selanjutnya disebut Pihak Yang Berhak) tidak jarang menginginkan adanya sebuah negosiasi atau tawar menawar harga di dalam musyawarah. Kemudian timbul pertanyaan apakah musyawarah Pengadaan Tanah sama dengan negosiasi? Apakah yang dimaksud dengan musyawarah? Bagaimanakan seharusnya msuyawarah tersebut dilaksanakan sesuai rezim UU 2 / 2012?

Continue reading “Musyawarah dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum samakah dengan Negosiasi Harga pada proses jual beli perdata?”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑